Kedudukan Aset Kripto Dalam Sistem Hukum Indonesia

Education 3 June 2022
Kedudukan Aset Kripto Dalam Sistem Hukum Indonesia

By : Muhammad Iqra Bilmaruf S.H.
In-House Counsel for CFUND.ID

Latar Belakang

Mata uang kripto (cryptocurrency) dalam satu dasawarsa terakhir telah mengalami peningkatan baik dalam aspek penggunaan maupun teknologi. Salah satu yang mata uang digital yang cukup popular adalah Bitcoin. Bitcoin merupakan mata uang digital yang mengutilisasi sistem blockchain yang mana hingga saat tulisan ini dibuat nilai tertinggi 1 Bitcoin menyentuh angka USD 62.231.99 atau setara Rp. 970.000.000,- nilai tersebut merupakan nilai yang sangat fantastis, hal ini terjadi disebabkan jumlah Bitcoin yang beredar di seluruh dunia ini adalah sebanyak 21 Juta Bitcoin saja dan dengan tingginya permintaan menjadikan harga Bitcoin menjadi sebesar itu.

Pertumbuhan market mata uang digital tidak hanya dipengaruhi Bitcoin tetapi juga terdapat aset kripto lainnya seperti Ethereum, Binance Coin, Polkadot, Ripple dan berbagai macam aset kripto lainnya yang sering disebut dengan istilah alternative coin (alt coin). Pada tahun 2021 total kapitalisasi pasar aset kripto di seluruh dunia melonjak hinga 2 Triliun Dollar Amerika. Pertumbuhan yang signifikan tersebut menjadikan aset kripto menjadi peluang investasi yang posisinya menjadi di perhitungkan dalam dunia investasi termasuk oleh masyarakat Indonesia. Di Indonesia sendiri Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mencatat nilai transaksi mata uang kripto mencapai nilai Rp 126 Triliun (CNN Indonesia).

Pertanyaan mendasar yang diusung dalam publikasi ini adalah bagaimana pengaturan cryptocurrency di Indonesia?

Landasan Hukum

Secara umum pengaturan mengenai perdagangan aset kripto diatur dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang diatur di Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi; (“UU 32/1997”)
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi; (“UU 10/2011”)
  3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset) (“Permendag 99/2018”)
  4. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset di Bursa Berjangka (“Peraturan Bappebti 8/2021”)

Dari sudut pandang yuridis melalui Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset) (“Permendag 99/2018”) sebagai berikut:

“Aset Kripto (Crypto Asset) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka”

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa cryptocurrency di Indonesia dikualifikasikan sebagai komoditas dan bukanlah sebagai mata uang. Implikasinya terminologi yang digunakan untuk menggambarkan kedudukan cryptocurrency di Indonesia adalah “Aset Kripto” (crypto asset) sebab sifatnya yang ditetapkan sebagai komoditi oleh Peraturan Perundang-Undangan. Lebih lanjut bagi pembaca yang awam mengenai frasa Pasal diatas penulis akan menguraikan satu persatu agar pembaca bisa mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan hukum aset kripto di Indonesia.

Pengertian Aset Kripto Sebagai Komoditi

Untuk mengetahui pengertian aset kripto sebagai komoditi perlulah diuraikan terlebih dahulu dengan cara menganalisis Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Pengertian mengenai Komoditi diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UU 10/2011 sebagai berikut:

Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

Melalui pengertian diatas dapat kita ketahui bahwa Komoditi adalah barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, derivatif (turunan) dari komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Lebih lanjut bursa berjangka adalah Badan Usaha (Perusahaan) yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (4) UU 10/2011.

Aset kriptoKomoditas yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka
KomoditasBarang, jasa, hak dan kewajiban, derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka
Bursa BerjangkaTempat atau sistem untuk memperdagangkan komoditas, kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya

Sehingga dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa aset kripto adalah komoditi yang dapat menjadi subjek kontrak berjangka dan diperdagangkan di bursa berjangka.

Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan di Bursa Berjangka

Dalam industri aset kripto pembuatan aset kripto dapat dilakukan oleh siapapun dengan menggunakan sistem yang tersedia dan dapat diakses oleh siapapun. Hal ini seperti pedang bermata dua yang dapat menguntungkan namun dilain sisi dapat merugikan. Apabila aset kripto tersebut diluncurkan oleh pengembang yang memiliki visi dan teknologi yang baik serta dapat memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat, maka aset tersebut merupakan aset yang memiliki nilai fundamental yang kuat sehingga volatilitas (fluktuasi) harga aset kripto tersebut relatif baik. Namun disisi lain apabila aset kripto tersebut diluncurkan oleh pihak yang tidak memiliki visi yang baik, ketidakjelasan manfaat dari teknologi yang dikembangkan, serta kapitalisasi pasar yang rendah maka aset tersebut cenderung kurang diminati pasar dan volatilitas harga aset tersebut cenderung tinggi yang dapat berpotensi menimbulkan kerugian bagi investor.

Oleh sebab itu diperlukan standarisasi mengenai aset kripto yang dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka di Indonesia. Pengaturan mengenai aset kripto yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bappebti 8/2021 dengan kriteria sebagai berikut:

  1. berbasis distributed ledger technology;
  2. berupa Aset Kripto utilitas (utilty crypto) atau Aset Kripto beragun aset (Crypto Backed Asset); dan
  3. telah memiliki hasil penilaian dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) yang ditetapkan oleh Bappebti.

Adapun merujuk pada Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bappebti 8/2021 terkait hasil penilaian asset dengan menggunakan metode analytical hierarchy process diatas wajib memperimbangkan ketentuan terkait:

  1. nilai kapitalisasi pasar (market cap) Aset Kripto (coin market cap);
  2. masuk dalam transaksi bursa Aset Kripto besar di dunia;
  3. memiliki manfaat ekonomi, seperti perpajakan, menumbuhkan ekonomi digital, industri informatika dan kompetensi tenaga ahli dibidang informatika (digital talent); dan
  4. telah dilakukan penilaian risikonya, termasuk risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal

Dengan demikian asset kripto yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka adalah asset kripto yang memenuhi persyaratan diatas. Detail mengenai daftar asset kripto yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka bisa diakses di sini dan pedagang fisit aset kripto yang telah memiliki izin di Indonesia bisa dilihat pada website Bappebti.

Kesimpulan

Aset kripto telah dikenal dan di legitimasi perdagangannya di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018. Meskipun dapat diperdagangkan aset kripto tidak dapat dijadikan mata uang sebab kedudukannya yang diakui sebagai komoditi dalam sistem hukum di Indonesia. Aktivitas perdagangan aset kripto dilakukan di bursa berjangka melalui pedagang aset kripto (exchange) yang telah mendapatkan izin dari Bappebti.

Back to Top